Hakikat Penelitian (Metodologi Penelitian)

Peneliti

Pengertian RISET/PENELITIAN

Riset berasal dari bahasa Inggris, research, menurut The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1961) ialah penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan.

Menurut Fellin, Tripodi dan Meyer (1969) riset adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) oleh peneliti lain.

Ciri-ciri riset adalah sebagai berikut, yaitu bahwa riset: (Abisujak, 1981)

  1. Dilakukan dengan cara-cara yang sistematik dan seksama.
  2. Bertujuan meningkatkan, memdofikasi dan mengembangkan pengetahuan (menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan)
  3. dilakukan melalui pencarian fakta yang nyata
  4. dapat disampaikan (dikomunikasikan) oleh peneliti lain
  5. dapat diuji kebenarannya (diverifikasi) oleh peneliti lain

Dalam bahasa Indonesia, padanan kata riset sering digunakan istilah “penelitian”.

Penelitian didefinisikan sebagai: “Suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dan usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah” (Sutrisno Hadi, 2001).

Pelajaran yang membicarakan metode-metode ilmiah mengenai penelitian disebut metode penelitian atau research methodology.

Metode ilmiah pertama kali dikenalkan oleh John Dewey untuk memecahkan masalah.  John Dewey di dalam bukunya How We Think (1910) mengatakan bahwa langkah-langkah pemecahan suatu masalah adalah sebagai berikut:

  1. Merasakan adanya suatu masalah atau kesulitan, dan masalah atau kesulitan ini mendorong perlunya pemecahan.
  2. Merumuskan dan atau membatasi masalah/kesulitan tersebut.  Di dalam hal ini diperlukan observasi untuk mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan masalah itu.
  3. Mencoba mengajukan pemecahan masalah/ kesulitan tersebut dalam bentuk hipotesis-hipotesis.  Hipotesis-hipotesis ini adalah merupakan pernyataan yang didasarkan pada suatu pemikiran atau generalisasi untuk menjelaskan fakta tentang penyebab masalah tersebut.
  4. Merumuskan alasan-alasan dan akibat dari hipotesis yang dirumuskan secara deduktif.
  5. Menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan, dengan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan melalui penyelidikan atau penelitian.  Hasil penelitian ini bisa menguatkan hipotesis dalam arti hipotesis diterima, dan dapat pula memperlemah hipotesis, dalam arti hipotesis ditolak.  Dari langkah terakhir ini selanjutnya dapat dirumuskan pemecahan masalah yang telah dirumuskan tersebut.

KRITERIA METODE ILMIAH (Notoaatmodjo, 2002)

–         Berdasarkan fakta

–         Bebas dari prasangka

–         Menggunakan prinsip analisis

–         Menggunakan hipotesis

–         Menggunakan ukuran objektif

LANGKAH-LANGKAH UMUM METODE ILMIAH (Notoatmodjo, 2002)

  1. Memilih dan atau mengidentifikasi masalah
  2. Menetapkan tujuan penelitian
  3. Studi literatur
  4. Merumuskan kerangka konsep penelitian
  5. Merumuskan hipotesis
  6. Merumuskan metode penelitian
  7. Pengumpulan data
  8. Mengolah dan menganalisis data
  9. Membuat laporan

TUJUAN DILAKUKAN PENELITIAN (Sutrisno Hadi, 2001)

  • Menemukan pengetahuan
  • Mengembangkan pengetahuan
  • Menguji kebenaran suatu pengetahuan

IMPLIKASI RISET

Hasil suatu riset disebut penemuan (findings) yang berbentuk kesimpulan dan rekomendasi.  Hal ini berarti hasil tersebut akan berguna bagi berbagai pihak (Abisujak, 1981):

  • bagi ilmu pengetahuan sendiri sesuai dengan tujuan pengembangan pengetahuan.
  • bagi orang-orang yang berminat untuk menerapkan hasil-hasil yang telah dirumuskan untuk maksud pelayanan/operasional atau perencanaan suatu program.
  • bagi orang-orang yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama dengan populasi atau objek lain atau penelitian lanjutan.

Oleh karena itu suatu karya riset harus memenuhi kriteria berikut, yaitu: jelas, terbuka, jujur dan sistematik, atau dengan perkataan lain dapat dilaksanakan kembali oleh orang lain dengan cara-cara yang sama (reproducable), kecuali riset yang bersifat rahasia

Landasan riset pada dasarnya ialah ilmu pengetahuan (science), dan ilmu pengetahuan itu sendiri dikembangkan melalui riset.  Jadi, terdapat kaitan yang erat antara riset dan ilmu pengetahuan

LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN (Suryabrata, 1989)

A. Identifikasi, Pemilihan dan Perumusan Masalah Penelitian

1.  Identifikasi masalah penelitian

Sumber:

ჱ       Bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan hasil penelitian

ჱ       Seminar, diskusi, konferensi dan lain-lain pertemuan ilmiah

ჱ       Pernyataan pemegang otoritas

ჱ       Pengamatan selintas

ჱ       Pengalaman pribadi

ჱ       Perasaan intuitif

2.  Pemilihan masalah penelitian

Pertimbangan:

ჱ       Pertimbangan dari arah masalahnya

ჱ       Pertimbangan dari arah calon peneliti

3.  Perumusan masalah penelitian

ჱ       Perumusan hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya

ჱ       Rumusan hendaklah padat dan jelas

ჱ       Rumusan itu hendaknya memberi petunjuk tentang mungkinnya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu

B. Penelaahan Kepustakaan

  1. Penelaahan sumber-sumber yang berupa buku
  2. Pemilihan berdasarkan pada prinsip:
    1. Relevansi
    2. Kemutakhiran (kecuali studi sejarah)
  3. Penelaahan sumber-sumber yang berupa laporan hasil penelitian

Penilikan berdasarkan atas prinsip

  1. Relevansi
  2. Kemutakhiran
  3. Bobot

C. Perumusan Hipotesis

Perumusan hipotesis hendaklah mempertimbangkan:

  • Hipotesis hendaklah menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih
  • Hipotesis hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan.
  • Hipotesis hendaklah dirumuskan secara jelas dan padat
  • Hipotesis hendaklah dapat diuji, artinya hendaklah orang mungkin mengumpulkan data menguji kebenaran hipotesis itu

Secara garis besar dapat dibedakan:

a)   Hipotesis tentang hubungan

b)   Hipotesis tentang perbedaan

D. Identifikasi, Klasifikasi dan Pendefinisian Variabel

  1. Mengidentifikasi variabel.

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti

  1. Mengklarifikasi variabel

Berdasarkan proses kauantifikasinya, variabel digolongkan menjadi:

  1. Variabel nominal
  2. Variabel ordinal
  3. Variabel interval
  4. Variabel rasio

Berdasarkan atas fungsinya dalam penelitian variabel dibedakan menjadi:

  1. Variabel tergantung
  2. Variabel bebas
  3. Variabel moderator
  4. Variabel kendali
  5. Variabel rambang
  1. Merumuskan definisi operasional variabel-variabel

Definisi operasional dirumuskan berdasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi)

  1. Yang berdasar atas kegiatan-kegiatan (operations) yang harus dilakukan agar yang didefinisikan itu terjadi
  2. Yang berdasar atas bagaimana hal yang didefinisikan itu nampaknya (seringkali menunjuk kepada alat pengambil datanya)

E. Pemilihan atau Pengembangan Alat Pengambil Data

Alat pengambil data harus memenuhi syarat-syarat:

  • Validitas
  • Reliabilitas
  1. A.
  2. B.
  3. C.
  4. D.
  5. E.
  6. F. Penyusunan rancangan penelitian

G. Penentuan sampel

H. Pengumpulan data

  1. I. Pengolahan dan analisis data
  2. J. Interpretasi hasil analisis
  3. K. Penyusunan laporan

(http://ibnurusdi.wordpress.com)

Hakikat Penelitian
Penelitian atau riset adalah terjemahan dari bahasa Inggris research, yang merupakan gabungan dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa research adalah berasal dari bahasa Perancis recherche.Intinya hakekat penelitian adalah “mencari kembali”.
Definisi tentang penelitian yang muncul sekarang ini bermacam-macam, salah satu yang cukup terkenal adalah menurut Webster’s New Collegiate Dictionary yang mengatakan bahwa penelitian adalah “penyidikan atau pemeriksaan bersungguh-sungguh, khususnya investigasi atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta, revisi atas teori atau dalil yang telah diterima”.
Dalam buku berjudul Introduction to Research, T. Hillway menambahkan bahwa penelitian adalah “studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut”. Ilmuwan lain bernama Woody memberikan gambaran bahwa penelitian adalah “metode menemukan kebenaran yang dilakukan dengan critical thinking (berpikir kritis)”.
Penelitian bisa menggunakan metode ilmiah (scientific method) atau non-ilmiah (unscientific method). Tapi kalau kita lihat dari definisi diatas, penelitian banyak bersinggungan dengan pemikiran kritis, rasional, logis (nalar), dan analitis, sehingga akhirnya penggunaan metode ilmiah (scientific method) adalah hal yang jamak dan disepakati umum dalam penelitian. Metode ilmiah juga dinilai lebih bisa diukur, dibuktikan dan dipahami dengan indera manusia. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut dengan penelitian ilmiah (scientific research).

  1. Penelitian Kualitatif
    Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru. Penelitian kualitatif biasanya mengejar data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh prosentaase dan merata yang kurang mewakili keseluruhan fenomena. Dari penelaitian kualitatif tersebut, data yang diperoleh dari lapangan biasanya tidak terstruktur dan relative banyak, sehingga memungkinkan peneliti untuk menata, mengkritis, dan mengklasifikasikan yanglebih menarik melalui penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif, awalnya beraasal dari sebuah pengamatan pengamatan kuantitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif (Suwardi Endraswara, 2006:81).
    Menurut Brannen (1997:9-12), secara epistemologis memangada sedikit perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif selalu menentukan data dengan variabel-veriabel dan kategori ubahan, penelitian kualitatif justru sebaliknya. Perbedaan penting keduanya, terletak pada pengumpulan data. Tradisi kualitatif, peneliti sebagai instrument pengumpul data, mengikuti asumsi cultural, dan mengikuti data.
    Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif)adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif. Penelitian kualitatif mencakup berbagai pendekatan yang berbeda satu sama lain tetapi memiliki karakteristik dan tujuan yang sama. Berbagai pendekatan tersebut dapat dikenal melalui berbagai istilah seperti: penelitian kualitatif, penelitian lapangan, penelitian naturalistik, penelitian interpretif, penelitian etnografik, penelitian post positivistic, penelitian fenomenologik, hermeneutic, humanistik dan studi kasus. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen dan artefak lainnya. Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks yang memaknainya. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dan institusional. Sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif.
    Penelitian kualitatif adalah satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya. Jenis penelitian ini berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl (1859-1928) dan kemudian dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920) ke dalam sosiologi. Sifat humanis dari aliran pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Dalam pandangan Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekwensi-konsekwensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi, ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membentuk tingkah laku yang terkspresi secara eksplisit.
  2. Penelitian Kuantitatif
    Menurut August Comte (1798-1857) menyatakan bahwa paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Karena penolakannya terhadap unsur metafisis dan teologis, positivisme kadang-kadang dianggap sebagai sebuah varian dari Materialisme (bila yang terakhir ini dikontraskan dengan Idealisme).
    Dalam penelitian kuantitatif diyakini, bahwa satu-satunya pengetahuan (knowledge) yang valid adalah ilmu pengetahuan (science), yaitu pengetahuan yang berawal dan didasarkan pada pengalaman (experience) yang tertangkap lewat pancaindera untuk kemudian diolah oleh nalar (reason). Secara epistemologis, dalam penelitian kuantitatif diterima suatu paradigma, bahwa sumber pengetahuan paling utama adalah fakta yang sudah pernah terjadi, dan lebih khusus lagi hal-hal yang dapat ditangkap pancaindera (exposed to sensory experience). Hal ini sekaligus mengindikasikan, bahwa secara ontologis, obyek studi penelitian kuantitatif adalah fenomena dan hubungan-hubungan umum antara fenomena-fenomena (general relations between phenomena). Yang dimaksud dengan fenomena di sini adalah sejalan dengan prinsip sensory experience yang terbatas pada external appearance given in sense perception saja. Karena pengetahuan itu bersumber dari fakta yang diperoleh melalui pancaindera, maka ilmu pengetahuan harus didasarkan pada eksperimen, induksi dan observasi (Edmund Husserl 1859-1926).
    Sejalan dengan penjelasan di atas, secara epistemologi, paradigma kuantitatif berpandangan bahwa sumber ilmu itu terdiri dari dua, yaitu pemikiran rasional data empiris. Karena itu, ukuran kebenaran terletak pada koherensi dan korespondensi. Koheren besarti sesuai dengan teori-teori terdahulu, serta korespondens berarti sesuai dengan kenyataan empiris. Kerangka pengembangan ilmu itu dimulai dari proses perumusan hipotesis yang deduksi dari teori, kemudian diuji kebenarannya melalui verifikasi untuk diproses lebih lanjut secara induktif menuju perumusan teori baru. Jadi, secara epistemologis, pengembangan ilmu itu berputar mengikuti siklus; logico, hypothetico, verifikatif.
  3. Tindakan
    Tindakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam penelitian guna mencapai penelitian yang senpurna. Tindakan ini dimaksudkan agar peneliti mengetahui dengan jelas bahwa ada beberapa ketentuan dalam melakukan tindakan penelitian. Seperti halnya penelitian kualitatif dan kuantitatif, tindakan termasuk aspek yang perlu dikaji oleh seorang peneliti. Tindakan merupakan salah satu ketentuan dalam penelitian.

Jenis-Jenis Penelitian:

1. Penggolongan menurut bidangnya : Riset Ekonomi, Riset Teknik

2. Penggolongan menurut tempatnya: Riset Kepustakaan

3. Penggolongan menurut pemakaiannya

☺    Pure Research/Basic Research adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada

perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Hasil dari

pengetahuan murni adalah pengetahuan umum dan pengertian tentang alam serta

hokum-hukumnya.

☺    Applied Research/Protical Research adalah penyeledikian yang hati-hati,

sistematis dan terus menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk

digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu.

  1. Penggolongan menurut tujuan umumnya Research Exploratif, Research Developmental dan Research Veririkatif.
  2. Penggolongan menurut tarafnya: Research Deskriptif dan Research Inferensial.
  • Research Deskriptif, dimana pada taraf ini orang hanya semata-mata melukiskan

keadaan objek, atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulankesimpulan

yang berlaku secara umum.

  • Research Inferensial, diamana pada taraf ini orang tidak hanya berhenti pada

taraf melukiskan melainkan dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulankesimpulan

umum dari bahan-bahan tentang objek persoalannya.

Ada 9 Kriteria atau Ciri-Ciri Penelitian sbb:

  1. Penelitian harus berkisar disekeliling masalah yang ingin dipecahkan
  2. Penelitian sedikit-sedikitnya harus mengandung unsure originalitas. Originalitas peneliti harus mempunyai daya khayal ilmiah dan harus kreatif. Peneliti harus berlian mempunyai inisiatif yang berencana serta harus subur dengan ide-ide yang rasional dan menghindarkan ciplakan.
  3. Penelitian harus didasarkan pada pandangan “Ingin tahun”
  4. Penelitian harus dilakukan dengan pandangan terbuka
  5. Penelitian harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai
  6. hokum dan pengaturan.
  7. Penelitian berkehendak untuk menemukan gerealisasi atau dalil
  8. Penelitian merupakan studi tentang sebab akibat
  9. Penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat
  10. Penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui

Konsep Dasar Metodologi Penelitian Pendidikan

v  METODOLOGI PENELITIAN : Ilmu tentang metode teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna memperoleh pengetahuan dengan prosedur yang terpercaya.

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan Mengenai proses pendidikan

v  TUJUAN UMUM PENELITIAN PENDIDIKAN

Menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, konsep, prinsip, dan generalisasi tentang pendidikan

v  SYARAT-SYARAT PENELETIAN PENDIDIKAN
1. Dilakukan secara sistematis : sesuai dengan pola, teknik, prosedur ilmiah
2. Logis : berdasarkan logika berfikir ilmiah dan didukung teori.
3. Terencana : dirancang dengan sengaja apa, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, di mana.

CIRI-CIRI PENELITIAN PENDIDIKAN
a. Obyektif (tidak bias, terbuka dan tidak subyektif).
b. Tepat atau persis, yaitu penggunaan kata/istilah teknis secara Benar sehingga tidak membingungkan atau salah tafsir.
c. Verifikatif, dapat dikonfirmasi atau direvisi oleh hasil penelitian lain.
d. Menerangkan, menyederhanakan masalah yang kopleks menjadi mudah/sederhana.
e. Empiris, didasarkan pada data kongkrit, bukan pemikiran semata.
f. Probabilitas, menawarkan pngthuan.probabilistis, bukan satu-satunya kebenaran

v  HAKIKAT METODOLOGI PENELTIAN

1. WHAT : Tema, masalah, obyek.

2. WHERE : Tempat, lokasi, setting

3. WHY : Alasan, Latar Belakang, Urgensi

4. HOW : Metode penelitian
– Jenis peneletian (Lapangan, literer, kualitatif
atau kuantitatif)
– Penentuan Subyek dan Obyek
– Teknik pengumpulan data
– Analisis ( pendekatan, metode berpikir, teknik
penarikan kesimpulan)

5. WHEN : Waktu pelaksanaan

v  PETA WILAYAH PENELITIAN PENDIDIKAN
1. Pemikiran (gagasan, ide, pemikiran tokoh pendidikan)
2. Konsep umum (elaborasi ayat, hadits kitab undang2, piagam yg berhubungan dengan pendidikan).
3. Kurikulum pendidikan
4. Impelentasi kurikulum di lapangan (praktek pembelajaran).
5. Lembaga pendidikan (sej.perkembangan, manajemen, kebijakan).

v  MASALAH PENELITIAN PENDIDIKAN
Definisi :
Adanya kesenjangan antara idealitas dg realitas, teori dg praktek, atau yang seharusnya dengan yang senyatanya dalam masalah pendidikan.

Sumber Masalah :
1. Kepustakaan : buku-buku atau laporan penel.pendkn sebelumnya.
2. Forum pertemuan ilmiah : seminar pendidikan
3. Praktek pendidikan di lapangan

v  KARAKTERISTIK MASALAH PENELITIAN YANG BAIK
1. Bisa dipecahkan (tersedia data, teori)
2. Clear (jelas rumusannya, fokus)
3. Signifikan (memiliki urgensi, kontribusi)
4. Etis (tidak bertentangan dengan norma, etika).

v  IDENTIFIKASI MASALAH
Dipertimbangkan :
Esensial :
1. menduduki urutan terpenting di antara masalah2 yang ada.
2. Urgen/mendesak untuk dipecahkan.
3. Bermanfaat bila dipecahkan

v  PERUMUSAN MASALAH
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :
a. substansi/isi masalah : berbobot dan orisinil.

– Berbobot : mempunyai nilai guna baik teoritis maupun praktis
– Orisinil : belum terjawab oleh teori maupun penelitian lain.

b. Formulasi rumusan masalah :
– diajukan dlm.bentuk kal. Pertanyaan.
– jelas, tajam, akurat.
– menghubungkan dua variabel atau lebih

c. Teknis : perlu memperhatikan kelayakan apakah dpt.dijawab secara empirik dengan penelitian yang akan dilaksanakan

Sumber:

*        http://de-kill.blogspot.com/2008/11/konsep-dasar-metodologi-penelitian.html

*        http://ibnurusdi.wordpress.com)

*        http://www.acehforum.or.id/

*        http://education.feedfury.com/

Iklan

Materi IPS SD Kelas VI Semester I : PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI WILAYAH INDONESIA

PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI

WILAYAH INDONESIA

Peta Wilayah Indonesia

Perkembangan Wilayah Administrasi Indonesia

Pada awalnya berdiri negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 8 provinsi yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu sebagai berikut:

  1. Sumatra
  2. Jawa Barat
  3. Jawa Tengah
  4. Jawa Timur
  5. Sunda Kecil (kepulauan Nusa Tenggara)
  6. Kalimantan
  7. Sulawesi
  8. Maluku

Pada tahun 1950, provinsi di Indonesia jumlahnya 11.  Hasil pemekaran dari Provinsi Sumatra yaitu Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan.  Provinsi Jawa Tengah dimekarkan menjadi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

  • Pada tahun 1956, jumlah provinsi di Indonesia adalah 15 provinsi.
  • Pada tahun 1957,jumlah provinsi di Indonesia ada17 provinsi.
  • Pada tahun 1958, provinsi di Indonesia berjumlah 20 provinsi.
  • Pada tahun 1959, provinsi di Indonesia berjumlah 20 provinsi.
  • Pada tahun 1960, provinsi di Indonesia berjumlah 21 provinsi.
  • Pada tahun 1967, provinsi di Indonesia berjumlah 25 provinsi.
  • Pada tahun 1969, provinsi di Indonesia berjumlah 26 provinsi.
  • Pada tahun 1976 , Timor Timur bergabung dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke 27.
  • Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
  • Pada tahun 2000, Provinsi di Indonesia berjumlah 32 provinsi.
  • Pada tahun 2002,Provinsi di Indonesia berjumlah 33 provinsi.
  • Pada tahun 2004,Provinsi di Indonesia berjumlah 33 provinsi.

Provinsi dan ibu Kota Provinsi

No. Provinsi Ibu Kota
1 Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh
2 Sumatra Utara Medan
3 Sumatra Barat Padang
4 Riau Pekan Baru
5 Kepulauan Riau Bandar Seri Bentan
6 Jambi Jambi
7 Bengkulu Bengkulu
8 Sumatra Selatan Palembang
9 Bangka Belitung Pangkal Pinang
10 Lampung Bandar Lampung
11 DKI Jakarta Jakarta
12 Banten Serang
13 Jawa Barat Bandung
14 Jawa Tengah Semarang
15 DI Yogyakarta Yogyakarta
16 Jawa Timur Surabaya
17 Bali Denpasar
18 Nusa Tenggara Barat Mataram
19 Nusa Tenggara Timur Kupang
20 Kalimantan Barat Pontianak
21 Kalimantan Tengah Palangkaraya
22 Kalimantan Timur Samarinda
23 Kalimantan Selatan Banjarmasin
24 Sulawesi Utara Manado
25 Gorontalo Gorontalo
26 Sulawesi Tengah Palu
27 Sulawesi Barat Mamuju
28 Sulawesi Selatan Makassar
29 Sulawesi Tenggara Kendari
30 Maluku Ambon
31 Maluku Utara Sofifi
32 Papua Jayapura
33 Irian Jaya Barat Manokwari

Peta Wilayah Provinsi di Indonesia

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Didirikan :  7 Desember 1956
Luas Wilayah :  55.392 km2
Letak Astronomis :  2⁰ LU – 6⁰ LU dan 95⁰ BT-98⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Selat Malaka
Timur :  Provinsi Sumatra Utara
Selatan :  Samudra Hindia
Barat :  Samudra Hindia

Provinsi Sumatra Utara

Didirikan :  7 Desember 1956
Luas Wilayah :  71.680 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LU – 4⁰ LU dan 98⁰ BT- 100⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi NAD
Timur :  Selat Malaka
Selatan :  Provinsi Sumatra Barat dan Riau
Barat :  Samudra Hindia

Provinsi Sumatra Barat

Didirikan :  3 Juli 1956
Luas Wilayah :  49.333 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LU – 3⁰ LS dan 98⁰ BT- 102⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Sumatra Utara
Timur :  Provinsi Riau
Selatan :  Provinsi Jambi dan Bengkulu
Barat :  Samudra Hindia

Provinsi Riau

Didirikan :  25 Juli 1958
Luas Wilayah :  94.561 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LU – 2⁰ LS dan 100⁰ BT – 105⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Sumatra Utara
Timur :  Selat Malaka dan Laut Cina Selatan
Selatan :  Provinsi Jambi
Barat :  Provinsi Sumatra Barat

Provinsi Kepulauan Riau

Didirikan :  24 September 2002
Luas Wilayah :  11.196 km2
Letak Astronomis :  4⁰ LU – 1⁰ LS dan 104⁰ BT – 107⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Singapura dan Laut Cina Selatan
Timur :  Provinsi Kalimantan Barat
Selatan :  Selat Karimata
Barat :  Provinsi Riau

Provinsi Jambi

Didirikan :  2 Juli 1958
Luas Wilayah :  53.436 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LS – 3⁰ LS dan 101⁰ BT – 104⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Riau
Timur :  Selat Berhala dan Laut Cina Selatan
Selatan :  Provinsi Sumatra Barat
Barat :  Provinsi Sumatra Barat

Provinsi Bengkulu

Didirikan :  12 September 1967
Luas Wilayah :  21.168 km2
Letak Astronomis :  2⁰ LS – 5⁰ LS dan 101⁰ BT – 104⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat
Timur :  Provinsi  Sumatra Selatan dan Jambi
Selatan :  Provinsi Lampung dan Samudra Hindia
Barat :  Samudra Hindia

Provinsi Sumatra Selatan

Didirikan :  14 Agustus 1950
Luas Wilayah :  113.339 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LS-5⁰ LS dan 102⁰ BT – 105⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Jambi
Timur :  Provinsi Bangka Belitung
Selatan :  Provinsi Lampung
Barat :  Provinsi Bengkulu

Provinsi Bangka Belitung

Didirikan :  tahun 2000
Luas Wilayah :  13.664 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LS – 3⁰ LS dan 105⁰ – 108⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Cina Selatan
Timur :  Selat Karimata
Selatan :  Laut Jawa
Barat :  Selat Bangka

Provinsi Lampung

Didirikan :  13 Februari 1964
Luas Wilayah :  35.376 km2
Letak Astronomis :  4⁰ LS – 6⁰ LS dan 103⁰ BT – 106⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Sumatra Selatan
Timur :  Laut Jawa
Selatan :  Selat Sunda
Barat :  Samudra Hindia

Provinsi DKI Jakarta

Didirikan :  10 Febuari 1965
Luas Wilayah :  656 km2
Letak Astronomis :  6⁰ LS – 7⁰   LS dan 106⁰ BT – 108⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Jawa
Timur :  Provinsi Jawa Barat
Selatan :  Provinsi Jawa Barat
Barat :  Provinsi Banten

Provinsi Banten

Didirikan :  tahun 2000
Luas Wilayah :  8.651 km2
Letak Astronomis :  6⁰ LS – 7⁰ LS dan 104⁰ BT – 107⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Jawa
Timur :  Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
Selatan :  Samudra Hindia
Barat :  Selat Sunda

Provinsi Jawa Barat

Didirikan :  14 Juli 1950
Luas Wilayah :  44.176 km2
Letak Astronomis :  6⁰ LS – 7⁰ LS dan 106⁰ BT – 107⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa
Timur :  Provinsi Jawa Tengah
Selatan :  Samudra Hindia
Barat :  Provinsi Banten

Provinsi Jawa Tengah

Didirikan :  4 Juli 1950
Luas Wilayah :  34.864 km2
Letak Astronomis :  6⁰ LS – 8⁰ LS dan 108⁰ BT – 111⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Jawa
Timur :  Provinsi Jawa Timur
Selatan :  Samudra Hindia dan Provinsi DI Yogyakarta
Barat :  Provinsi Jawa Barat

Provinsi DI Yogyakarta

Didirikan : 14 Maret 1950
Luas Wilayah :  3.142 km2
Letak Astronomis :  7⁰ LS – 8⁰ LS dan 110⁰ BT – 111⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Jawa Tengah
Timur :  Provinsi Jawa Tengah
Selatan :  Samudra Hindia
Barat :  Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Timur

Didirikan :  4 Maret 1950
Luas Wilayah :  47.921 km2
Letak Astronomis :  7⁰ LS – 8⁰ LS dan 111⁰ BT – 114⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Jawa
Timur :  Selat  Bali
Selatan :  Provinsi Jawa Tengah
Barat :  Samudra Hindia

Provinsi Bali

Didirikan :  14 Agustus 1958
Luas Wilayah :  5.632 km2
Letak Astronomis :  7⁰ LS – 9⁰ LS dan 114⁰ BT – 116⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Bali
Timur :  Selat Lombok
Selatan :  Samudra Hindia
Barat :  Selat Bali

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Didirikan :  14 Agustus 1958
Luas Wilayah :  20.153 km2
Letak Astronomis :  8⁰ LS -9⁰ LS dan 115⁰ BT – 119⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Flores
Timur :  Selat Sape
Selatan :  Samudra  Hindia
Barat :  Selat  Lombok

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Didirikan :  14 Agustus 1958
Luas Wilayah :  47.389 km2
Letak Astronomis :  8⁰ LS – 12⁰ LS dan 118⁰ BT – 126⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Flores
Timur :  Selat Ombai
Selatan :  Samudra Hindia
Barat :  Selat Sape

Kalimantan Barat

Didirikan :  7 Desember 1956
Luas Wilayah :  146.807 km2
Letak Astronomis :  2⁰ LU – 3⁰ LS dan 108⁰ BT – 114⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Negara Malaysia
Timur :  Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
Selatan :  Laut Jawa
Barat :  Laut Cina Selatan dan Selat Karimata

Provinsi Kalimantan Tengah

Didirikan :  2 Juli 1958
Luas Wilayah :  153.800 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LU – 4⁰ LS dan 111⁰ BT – 116⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat
Timur :  Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan
Selatan :  Laut Jawa
Barat :  Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi  Kalimantan Timur

Didirikan :  7 Desember 1956
Luas Wilayah :  211.446 km2
Letak Astronomis :  4⁰ LU – 3⁰ LS dan 113⁰ BT – 119⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Negara Malaysia
Timur :  Selat Makasssar dan Laut Sulawesi
Selatan :  Provinsi Kalimantan Selatan
Barat :  Negara Malaysia

Provinsi Kalimantan Selatan

Didirikan :  7 Desember 1956
Luas Wilayah :  36.985 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LS – 4⁰ LS dan 114⁰ BT – 117⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Kalimantan  Timur
Timur :  Selat Makassar
Selatan :  Laut Jawa
Barat :  Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Sulawesi Utara

Didirikan :  13 Desember 1960
Luas Wilayah :  25.768 km2
Letak Astronomis :  0⁰ LU – 3⁰ LU dan 123⁰ BT – 126⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Sulawesi
Timur :  Laut Maluku
Selatan :  Laut Maluku
Barat :  Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

Didirikan :  22 Desember 2000
Luas Wilayah :  10.804 km2
Letak Astronomis :  0⁰ LU – 1⁰ LU dan 121⁰ BT – 123⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Sulawesi
Timur :  Provinsi Sulawesi Utara
Selatan :  Teluk Tomini
Barat :  Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah

Didirikan :  23 September 1964
Luas Wilayah :  68.033 km2
Letak Astronomis :  2⁰ LU – 3⁰ LS dan 120⁰ BT – 122⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Sulawesi
Timur :  Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
Selatan :  Provinsi Sulawesi Tenggara
Barat :  Selat Makassar

Provinsi Sulawesi Barat

Didirikan :  tahun 2004
Luas Wilayah :  16.787 km2
Letak Astronomis :  1⁰ LS – 4⁰ LS dan 119⁰ BT – 120⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Sulawesi Tengah
Timur :  Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan
Selatan :  Provinsi Sulawesi Selatan
Barat :  Selat Makasar

Provinsi Sulawesi Selatan

Didirikan :  13 Desember 1960
Luas Wilayah :  62.482 km2
Letak Astronomis :  0⁰ – 7⁰ LS dan 119⁰ BT – 122⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
Timur :  Provinsi SulawesiTengggara
Selatan :  Laut Flores
Barat :  Selat Makassar

Provinsi Sulawesi Tenggara

Didirikan :  23 September 1964
Luas Wilayah :  38.140 km2
Letak Astronomis :  3⁰ LS – 6⁰ LS  dan 121⁰ BT – 124⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan
Timur :  Laut Banda
Selatan :  Laut Flores
Barat :  Teluk Bone

Provinsi Maluku

Didirikan :  1 Juli 1958
Luas Wilayah :  85.728 km2
Letak Astronomis :  3⁰ BT –  9⁰ LS dan 126⁰ BT – 135⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Laut Seram
Timur :  Laut Seram
Selatan :  Laut Timor dan Laut Arafuru
Barat :  Laut Maluku

Provinsi Maluku Utara

Didirikan :  4 Oktober 1999
Luas Wilayah :  53.836 km2
Letak Astronomis :  3⁰ LU – 2⁰ LS dan 125⁰ BT – 130⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Samudra Pasifik
Timur :  Laut Halmahera
Selatan :  Laut Seram
Barat :  Laut Maluku

Provinsi Papua

Didirikan :  1969
Luas Wilayah :  –
Letak Astronomis :  1⁰ LS – 9⁰ LS dan 135⁰  BT – 141⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Samudra Pasifik
Timur :  Papua Nugini
Selatan :  Laut Arafuru
Barat :  Irian Jaya Barat

Provinsi Irian Jaya barat

Didirikan :  tahun 2004
Luas Wilayah :  –
Letak Astronomis :  0⁰ LS – 5⁰ LS dan 130⁰ BT – 135⁰ BT
Batas Wilayah
Utara :  Samudra Pasifik
Timur :  Provinsi Papua
Selatan :  Laut Arafuru
Barat :  Laut Seram dan Laut Halmahera

Wilayah Laut Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah lautan yang cukup luas.  Wilayah daratannya terdiri dari beribu-ribu pulau.  Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa terletak pada posisi silang yang sangat strategis, yang berada di Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik.

Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 masih mengikuti Territoriale Zee en Maritieme Ordonantie tahun 1939.  Lebar laut wilayah Indonesia 3 mil diukur dari garis air terendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia, penetapan tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah NKRI.  Hal ini lebih terasa lagi bila dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam negeri pada saat itu.  Mengingat keadaan lingkungan alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntunan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan.  Atas pertimbangan tersebut, maka dikeluarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah  negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri.  Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang ditetepkan UU No:4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Sejak tahun 1960 luas wilayah berubah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2, dengan 65 % wilayahnya terdiri atas laut atau perairan.  Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

  1. Batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas,.  Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.
  2. Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.  Ladas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.
  3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil.  Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandug di dalamnya bertambah pula.  Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

Peta Wilayah Laut Indonesia

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).  Selain ketiga wilayah perairan laut masih ada wilayah ini berbeda di dalam dan di antara Kepulauan Indonesia.  Contoh wilayah perairan ini misalnya Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Laut Banda.

Untuk kepentingan persahabatan antar negara maka dlam konvensi Hukum Laut Internasional ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial.  Yang dimaksud lintas damai adalah jalur wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat.

Laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan yang lain dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang kehidupan rakyat.  Potensi yang ada di laut dapat menimbulkan masalah apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan lingkungan.

Untuk mencegah kerusakan lingkungan laut maka beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah :

  1. Membatasi penggunaan beberapa macam alat penangkapan ikan.
  2. Alat penangkap ikan berupa pukat harimau dilarang guna melindungi berbagai ikan tertentu.
  3. memperhatikan daerah, jalur, dan musim penangkapan.
  4. Mencegah pencemaran dan kerusakan, melakukan rehabilitasi, dan budidaya sumber daya ikan.
  5. Membatasi daerah penangkapan.
  6. Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan lingkungan.  Sumber daya alam harus digunakan secara nasional, tidak merusak lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhatikan generasi yang akan datang.
  7. Membuat undang-undang untuk melindungi penyu dan melindungi pantai tempat penyu bertelur.
  8. Mengeluarkan PP No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di daerah lepas pantai untuk menjaga terpeliharanya lingkungan laut.

Contoh RPP

RPP

(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

Sekolah : SD

Kelas/Semester : IV/II

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Waktu : 4 X Pertemuan (4 X 2 X 35 menit)

Standar Kompetensi

• Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat

Kompetensi Dasar

• Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK dll.

Indikator

A. Pertemuan 1

a. Menjelaskan pengertian pemerintahan pusat

b. Menyebutkan lembaga-lembaga yang ada pada sistem pemerintahan pusat

c. Menjelaskan susunan pemerintahan pusat sebelum amandemen UUD 1945

d. Menjelaskan susunan pemerintahan sesudah amandemen UUD 1945

B. Pertemuan 2

a. Menjelaskan pengertian lembaga negara MPR

b. Menyebutkan tugas dan wewenang MPR

c. Menjelaskan pengertian lembaga negara DPR

d. Menyebutkan tugas dan wewenang DPR

C. Pertemuan 3

a. Menjelaskan pengertian Presiden

b. Menyebutkan wewenang, hak, dan kewajiban presiden

c. Menjelaskan pengertian MA

d. Menyebutkan wewenang MA

D. Pertemuan 4

a. Menjaskan pengertian MK

b. Menyebutkan kewajiban dan wewenang MK

c. Menjelaskan Pengertian BPK

d. Menyebutkan wewenang BPK

A. Tujuan Pembelajaran

A. Pertemuan 1

1. Tanpa membuka buku, siswa mampu menjelaskan pengertian pemerintahan pusat dengan benar

2. Tanpa membuka buku, siswa mampu menyebutkan lembaga-lembaga yang ada pada pemerintahan pusat dengan benar

3. Setelah diberikan media diagram/tabel yang berisi susunan pemerintahan pusat sebelum amandemen UUD 1945, siswa mampu menjelaskan susunan pemerintahan pusat sebelum UUD 1945 sesuai dengan diagaram/tabel dengan tepat

4. Setelah diberikan media diagaram/tebel yang berisi susunan pemerintahan pusat sesudah amandemen UUD 1945, siswa mampu menjelaskan susunan pemerintahan pusat sesudah amandemen UUD 1945 sesuai dengan diagram/tabel dengan tepat

B. Pertemuan 2

1. Tanpa membuka buku, siswa secara berkelompok mampu menjelaskan pengertian lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tepat

2. Tanpa membuka buku, siswa dengan berkelompok mampu mengisi tabel yang berisi perintah untuk menyebutkan tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR) dengan benar

3. Tanpa membuka buku, siswa secara berkelompok mampu menjelaskan pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tepat

4. Tanpa membuka buku, siswa dengan berkelompok mampu mengisi tabel yang berisi perintah untuk menyebutkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan benar

C. Pertemuan 3

1. Setelah berkelompok, siswa mampu menjelaskan pengertian Presiden khususnya Presiden Republik Indonesia dengan benar

2. Tanpa membuka buku siswa mampu menyebutkan tugas dan wewenang Presiden sesuai dengan tugas dan wewenang lembega negara tersebut masing-masing dengan tepat

3. Setelah berkelompok, siswa mampu menjelaskan pengertian Mahkamah Konstitusi (MK) dengan benar

4. Tanpa membuka buku siswa mampu menyebutkan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tepat

D. Pertemuan 4

1. Tanpa membuka buku, siswa mampu menjelaskan pengertian Mahkamah Agung (MA) dengan benar

2. Setelah diberikan ilustrasi gambar yang berupa kegiatan peradilan oleh Mahkamah Agung (MA), siswa mampu menyebutkan tugas dan wewenang Mahkamah Agung (MA) dengan benar

3. Tanpa membuka buku, siswa mampu menjelaskan pengertian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan benar

4. Setelah berkelompok, siswa mampu menyebutkan tigas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tepat

B. Materi Pembelajaran (Terlampir)

• Bentuk Sistem Pemerintahan Pusat di Indonesia :

o Pengertian sistem pemerintahan pusat

o Susunan sistem pemerintahan pusat di Indonesia

o Lembaga-lembaga negara pada pemerintahan pusat

o Pengertian MPR

o Tugas dan wewenang MPR

o Pengertian DPR

o Tugas dan wewenang DPR

o Pengertian Presiden

o Tugas dan wewenag Presiden

o Pengertian MK

o Tugas dan wewenag MK

o Pengertian MA

o Tugas dan wewenag BPK

o Pengertian BPK

o Tugas dan wewenang BPK

C. Model Pembelajaran

Pertemuan 1 : Materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat (2 x 35 menit)

1. Model : Cooperative Learning ; PAIKEM

2. Metode : Ceramah bermakna, tanya jawab, penyajian gambar, diskusi (diskusi kelompok)

Pertemuan 2 : Materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat (2 X 35 menit)

1. Model : Pembelajaran Picture and Picture

2. Metode : ceramah bermakna, pengamatan gambar, diskusi, presentasi

Pertemuan 3 : Materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat (2 X 35 menit)

1. Model : Pembelajaran Examples non Examples

2. Metode : ceramah bermakna,pengamatan gambar, diskusi kelompok

 Pertemuan 4 : Materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat (2 X 35 menit)

1. Model : Pembelajaran Make A Match (memasangkan)

2. Metode : ceramah bermakna, pengamatan gambar, diskusi, tanya jawab, tugas

D. Langkah-langkah Kegiatan

• Pertemuan Pertama (2 X 35 menit)

Kegiatan Awal (±10 menit)

1. Mengucapkan Salam

2. Berdo’a

3. Mengabsen Siswa

4. Memotivasi siswa dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”

5. Apersepsi, yaitu dengan menanyakan siswa apa yang diketahui oleh siswa tentang ‘apa itu system pemerintahan?’

Kegiatan Inti (± 50 menit)

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini

2. Guru menyampaikan pengertian sistem pemerintahan pusat

3. Melakukan diskusi dan tanya jawab dengan siswa mengenai pengertian system pemerintahan pusat

4. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok (jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa)

5. Guru membagi lembar kerja siswa (LKS) yang berkenaan dengan materi kepada masing-masing kelompok dan LKS ini akan diisi oleh tiap kelompok dengan melakukan diskusi

6. Guru menyajikan media gambar (chart) yang isinya menunjukkan susunan system pemerintahan pusat di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dan sesudah amandemen UUD 1945

7. Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya

8. Siswa mengisi lembar kerja siswa (LKS)

9. Guru meminta masing-masing kelomok menujuk wakilnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya

10. Perwakilan siswa dari masing-masing kelompok secara bergantian membacakan hasil diskusinya

11. Siswa dari kelompok lain dapat menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang telah dibacakan

12. Guru membagikan soal test evaluasi materi yang telah dipelajari

13. Siswa mengerjakan soal tes evaluasi secara individu

Kegiatan Akhir (± 10 menit)

1. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari hari ini, yaitu system pemerintahan pusat khususnya mengenai susunan sistem pemerintahan pusat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 serta lembaga-lembaga yang ada dalam susunan pemerintahan pusat

• Pertemuan Kedua (2 X 35 menit)

Kegiatan Awal (±10 menit)

1. Mengucapkan Salam

2. Berdo’a

3. Mengabsen Siswa

4. Memotivasi siswa dengan menanyakan kepada siswa siapa pesiden Republik Indonesia sekarang

5. Mengulas mengenai pembelajaran PKn di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang susunan system pemerintahan pusat Indonesia dan lembeag-lembaga yang ada pada system pemerintahan pusat Indonesia

Kegiatan Inti (± 50 menit)

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini

2. Guru menyajikan media gambar yang isinya adalah foto dari gedung DPR/MPR RI

3. Menerangkan kepada siswa mengenai pengertian lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

4. Guru menujukkan gambar yang isinya adalah foto persidangan yang dilakukan MPR RI

5. Menerangkan tugas dan wewenang Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR)

6. Guru melakukan diskusi dan tanya jawab dengan siswa mengenai pengertian serta tugas dan wewenang majelis permusyawaratan rakyat (MPR)

7. Guru menujukkan gambar yang isinya adalah foto-foto kegiatan siding yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

8. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tugas dan wewenang DPR RI

9. Dalam pembelajaran siswa diperkenankan untuk bertanya apabila ada penjelasan guru yang tidak dimengerti

10. Membagi kelas menjadi 4 kelompok (jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa)

11. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) kepada tiap kelompok

12. Guru menyajikan media gambar-gambar yang telah digunakan dalam pembelajaran di sepan kelas

13. Siswa mengisi LKS yang telah diberikan guru secara berkelompok

14. Secara bergantian perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas

15. Secara bergantian pula, kelompok lain dapat menanggapi hasil diskusi kelompok lain yang telah dibacakan

16. Guru menlakukan evaluasi hasil diskusi dan presentasi lembar kerja siswa

17. Guru meminta siswa membubarkan kelompok dan kembali ke tempatnya semula

18. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari

Kegiatan Akhir (± 10 menit)

1. Guru dan siswa malakukan diskusi mengenai materi yang dipelajari serta evaluasi yang telah dilakukan

2. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil belajar pada hari ini, yaitu mengenai system pemerintahan pusat di Indonesia, khususnya mengenai Pengertian, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Pertemuan 3 (2 X 35 menit)

Kegiatan Awal (± 10 menit)

1. Mengucapkan salam

2. Berdo’a

3. Mengbsen siswa

4. Memotivasi siswa dengan mengajak siswa secara bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”

5. Melakukan apersepsi dengan cara bertanya serta berdiskusi dengan siswa mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya untuk mengangkat daya ingat dan motivasi belajar siswa terhadap materi yang akan dipelajari

Kegiatan Inti (± 50 menit)

1. Bertanya kepada siswa siapa presiden Indonesia yang pertama

2. Bertanya kepada siswa siapa presiden Indonesia masa sekarang

3. Melakukan tanya jawab dengan siswa apa yang diketahui siswa tentang presiden

4. Menjelaskan kepada siswa mengenai pengertian presiden yang sesungguhnya

5. Menyajikan media gambar berupa foto presiden Indonesia dari presiden pertama Republik Indonesia (Ir. Soekarno) samapi presiden Republik Indonesia yang sekarang (Susilo Bambang Yudhoyono)

6. Menyajikan media gambar yang berupa foto salah satu kegiatan presiden

7. Guru menjelaskan kepada para siswa tugas dan wewenang presiden

8. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa bisa bertanya kepada guru apabila ada dari penjelasan guru yang belum dimengerti siswa

9. Menyajikan media gambar yang berupa foto gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

10. Menjelaskan kepada siswa pengertian MK

11. Menyajikan media gambar yang berupa foto salah satu kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK)

12. Membagi kelas menjadi 4 Kelompok (jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa)

13. Membagikan LKS kepada masing-masing kelompok

14. Siswa melakukan diskusi untuk mengisi LKS yang telah diberikan oleh guru

15. Meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya atas LKS yang telah diberikan guru

16. Kelompok lain dapat menaggapi hasil diskusi kelompok yang hasilnya dibacakan

17. Guru melakukan evalusai mengenai hasil kerja masing-masing kelompok

18. Memberikan tes evaluasi individu guna mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran

Kegiatan Akhir (± 10 menit)

1. Menenyakan kepada siswa apa yang telah mereka pelajari pada pertemuan kali ini

2. Menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan yaitu mengenai materi susunan system pemerintahan pusat, khusunya tentang pengertian serta tugas dan wewenang presiden dan Mahkamah Konstitusi (MK)

• Pertemuan Keempat (2 x 35 menit)

Kegiatan Awal (± 10 menit)

1. Mengucapkan salam

2. Berdo’a

3. Mengabsen siswa

4. Apersepsi dengan cara melakukan tanya jawab siswa mengenai materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya untuk membangkitkan ingatan serta motivasi siswa

Kegiatan Inti (± 50 menit)

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini

2. Bertanya kepada siswa mengenai apa yang telah diketahui siswa tentang Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3. Menyajikan media gambar yang berupa gambar gedung Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

4. Guru menjelaskan Pengertian dan kedudukan Mahkamah Agung (MA)

5. Guru menjelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Agung (MA)

6. Guru menjelaskan pengertian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Guru menjelaskan tugas dan wewenag Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

8. Melakukan diskusi dan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah disampaikan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi

9. Membagi siswa kedalam 4 kelompok (jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa)

10. Guru meminta masing-,masing kelompok untuk mempelajari materi dan melakukan diskusi dalam kelompoknya mengeani materi yang telah disampaikan

11. Guru menyajikan media chart yang berupa memasangkan jawaban/kata yang berkaitan dengan materi

12. Guru menunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok secara acak dan bergantian untuk memasngkan kata yang diberikan oleh guru (soal) dengan kata yang tersedia di chart (jawabannya)

13. Guru bersama-sama siswa melakukan koreksi terhadap chart ‘memasangkan’ yang telah dipasang jawabannya oleh siswa

14. Guru memberikan tes individu kepada sisa untuk menilai hasil pembelajaran yang telah dilakukan

Kegiatan Akhir (± 10 menit)

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini yaitu materi tentang pengertian serta tugas dan wewenang Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

E. Sumber Pembelajaran

1. Buku Siswa : Agung Nugroho dan Sarjan. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Bangga Menjadi Insan Panasila untuk SD/MI kelas IV. Pusat Perbukuan Depertemen Pendidikan Nasional.

2. Buku Siswa : Ati Sumiati dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan :Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV SD/MI. Pust Perbukuan Depertemen Pendidikan Nasional

3. Buku Siswa : Ressi Kartika Dewi dkk. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk SD/MI Kelas IV

4. LKS tiap pertemuan

5. Media (media gambar yang berkaitan dengan materi) pada tiap pertemuan

6. Lembar Soal Evaluasi tiap pertemuan

7. Jurnal

8. Masyarakat

9. Media Massa (televisi, koran, radio, majalah, dll)

F. Alat dan Bahan

Media gambar berupa :

1. Media ’chart’/bagan yang berisi susunan pemerintahan pusat sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945 — (digunakan pada pertemuan pertama)

2. Media gambar yang berupa foto dari gedung DPR/MPR RI — (digunkan pada pertemuan kedua)

3. Media gambar yang berupa kegiatan sidang yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) — (digunakan pada pertemuan kedua)

4. Media gambar yang berupa kegiatan sidang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) — (digunakan pada pertemuan kedua)

5. Media gambar yang berupa foto dari presiden-presiden Republik Indonesia mulai dari presiden Republik Indonesia yang pertama (Ir. Soekarno) sampai preiden Republik Indonesia yang sekarang (Susilo Bambang Yudhoyono) — (digunakan pada pertemuan ketiga)

6. Media gambar yang berupa foto salah satu kegiatan yang dilakukan oleh presiden dalam melaksanakan tugasnya — (digunakan pada pertemuan ketiga)

7. Media gambar yang berupa foto dari gedung Mahkamah Konstitusi (MK) — (digunakan pada pertemuan ketiga)

8. Media gambar yang berupa foto yang menunjukkan salah satu sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) — (digunakan pada pertemuan ketiga)

9. Media gambar yang berupa foto gedung Mahkamah Agung (MA) — (pada pertemuan keempat)

10. Media gambar yang berupa foto yang menunjukkan salah satu kegiatan sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) — (digunakan pada pertemuan keempat)

11. Media gambar yang berupa foto dari gedumh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — (digunakan pada pertemuan keempat)

12. Media gambar yang menunjukkan salah satu kegiatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan tugasnya — (digunakan pada pertemuan keempat)

G. Penilaian

  1. Penilaian Evaluasi melalui soal yang diberikan guru
  2. Penilaian unjuk kerjaq dari aktivitas keaktivan siswa dalam mengikuti pembelajaran

Mengetahui

………………………………………….                                                                                                        ……………………………………

Fatoni Heru Rohman, S, Pd.                                                                                                            Nurul Ayni, S, Pd.

NIP…………………………………….                                                                                                        NIP……………………………..

Panduan Singkat Menyusun RPP

PANDUAN MENGEMBANGKAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


  • Komponen Rencana Pembelajaran

A. Identitas

Identitas pada RPP berisi :

  1. Sekolah
  2. Kelas/Semester
  3. Mata Pelajaran
  4. Alokasi Waktu

B. Standar Kompetensi

Diambil dari kurikulum/Standar Isi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

C. Kompetensi Dasar

Diambil dari kurikulum/standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Merupakan penjabaran dari Standar Kompetensi.

D. Indikator

Dikembangkan dari Kompetensi Dasar, merupakan perilaku-perilaku yang menunjukkan materi pelajaran telah tersampaikan. Indikator ini dapat terdiri dari indikator kognitif, afektif, psikomotor dan keterampilan social.

E. Tujuan Pembelajaran

Tujuan/hasil yang akan dicapai di akhir pembelajaran dengan melihat ketercapaian indikator yang telah ditetapkan atau dengan melihat perubahan perilaku siswa setelah pelajaran berakhir. Dalam membuat tujuan pembelajaran, hendaknya menggunakan system ‘ABCD’, yaitu Audience, Behaviour, Condition, dan Degree.

F. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran yang akan disampaikan dalam pertemuan yang akan dilaksanakan.

G. Model/Metode Pembelajaran

Model dan atau metode pembelajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran.

H. Langkah-langkah Pembelajaran

Pada bagian ini harus dirancang kegiatan pembelajaran yang di dalamnya tercermin strategi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Strategi penyampaian ini dapat dilihat dari pemilihan pengalaman belajar yang dikembangkan  oleh guru. Di sini guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam merancang scenario pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarn ini terdiri dari tiga tahap, yaitu : kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.

I. Sumber Pembelajaran

Sumber yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam kegiatan belajar mengajar.

J. Alat dan Bahan Pembelajaran

Segala jenis alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajran yang akan mendukung tercapainya kompetensi dan pengalaman belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

K. Penilain (Instrumen)

Tata cara guru untuk menilai hasil belajar siswa dengan menggunakn kaidah-kaidah penilaian yang tepat.

L. *Daftar Pustaka

Sumber rujukan yang diambil oleh guru dalam mengambil materi yang diajarkannya. (*keterangan=tidak harus disertakan).

Materi IPS SD : Laut Teritori Indonesia

Zona Pesisir dan Zona Laut

Tahukah Kamu yang dimaksud zone. Zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah.

1. Zona Pesisir
Berdasarkan kedalamannya zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah (zona) yaitu :
a. Zona “Lithoral”, adalah wilayah pantai atau pesisir atau “shore”. Di wilayah ini pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut.
b. Zona “Neritic” (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Jaut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau.
c. Zona Bathyal (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di zona meritic.
d. Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas.
Untuk lebih memahami penjelasan di atas perhatikan gambar berikut ini.


Gambar 2. Klasifikasi wilayah laut menurut kedalamannya

2. Zona Laut Indonesia
Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.
a. Batas wilayah laut Indonesia
Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB. Berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB


Gambar 3. Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB,
Montego, Caracas tahun 1982

Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif

1) Zona Laut Teritorial
Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal.

Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Pengumuman pemerintah tentang wilayah laut teritorial Indonesia dikeluarkan tanggal 13 Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960.

2) Zona Landas Kontinen
Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit dengan batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu kurang dari 24 mil laut. Di selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang berkoordinasi 98 °BT dan 6 °LU.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.
Agar Anda lebih jelas tentang batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dari zona ekonomi eksklusif lihatlah peta berikut.